Materi Dasar Negara dan Konstitusi

Dasar negara

1.   Pengertian dasar negara

Dasar berarti landasan atau foundamental. Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang didalamnya harus ada rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Dasar negara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

2.   Fungsi dan kedudukan dasar negara RI

Pokok kaidah negara yang fundamental tiada lain adalah dasar negara Pancasila, dalam fungsi dan kedudukannya Pancasila dalam tinjauan pokok kaidah negara yang fundamental ini berarti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut. Pokok kaidah negara yang fundamental juga mengikat dan mengatur penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, warga negara, dan penduduk

Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi di dalam negara.serta sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sumber tertib hukum negara RI hal ini sesuai dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 jo Tap MPR No. V/MPR/1973  jo  Tap MPR No. IX/MPR/1978, selanjutnya dipertegas lagi mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 yang kemudian dicabut dengan Tap. MPR RI No. III / MPR / 2000

Dalam Tap MPR RI NO. III / MPR/ 2000 Tentang Sumber Hukum disebutkan bahwa Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 (setelah diamandemen dibaca pasal-pasal) menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional, dan dengan ditetapkannya ketetapan ini maka Pancasila tidak lagi sebagai Sumber dari segala sumber hukum melainkan menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional.

Pancasila sebagai dasar negara sebenarnya sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia, karena Pancasila selain sebagai dasar negara, juga merupakan pandangan hidup bangsa, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber hukum,(Sumber Hukum Dasar Nasional), perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia

Berbagai pengertian atau atribut  dari Pancasila :

*     Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai Dasar Negara sering disebut sebagai Falsafah Negara (Philosofische Grondslag dari negara) atau Idiologi Negara (Staatsidee) dalam pengertian ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara atau untuk mengatur penyelenggaraan negara

*     Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sering disebut dengan way of life, dalam pengertian ini Pancasila merupakan pedoman tingkah laku atau petunjuk hidup bagi setiap warga negara Indonesai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup dalam pelaksanaannya sehari-hari tidak boleh bertentangan  dengan norma agama, kesusilaan, sopan santun dan hukum

*     Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia mengandung pengertian Pancasila sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia (jaman Sriwijaya dan Majapahit)

*     Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia mengandung pengertian sikap mental, tingkah laku, amal perbuatan  bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain

*     Pancasila sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, pengertian ini terdapat dalam Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966, disebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti segala peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan atau berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila 

Pancasila sebagai sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia mengandung pengertian: pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia

*     Pancasila sebagai Perjanjian Luhur

Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, slogan sekali merdeka tetap merdeka harus kita pertahankan sebagai perwujudan atau manifestasi dari hak azasi manusia

*     Pancasila sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia harus kita wujudkan seperti tujuan nasional negara kita  yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasan kehidupan bangsa

*     Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia

Pancasila sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang serba majemuk seperti SARA, hal ini sudah terbukti sejak sumpah pemuda, karena biarpun berbeda daerah bisa disatukan menjadi satu tanah air Indonesia, walaupun berbeda suku bangsa kita bisa bersatu menjadi satu bangsa Indonesai, walaupun berbeda bahasa daerah dapat dipersatukan  menjadi  bahasa Indonesia semuanya itu karena falsafah hidup Pancasila

Konstitusi

1.   Pengertian konstitusi

Konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar merupakan peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber dari peraturan perundangan lainnya yang berada di bawahnya

2.   Macam-macam konstitusi

Menurut C. F. Strong, dalam bukunya “ Modern Political Constitution “  membedakan Konstitusi menjadi dua macam yaitu Konstitusi tertulis dan Konstitusi tidak tertulis.

Suatu konstitusi dikatakan tertulis apabila sengaja dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk sebuah naskah (documentary constitution). Sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (non- documentary constitution) dan merupakan suatu tradisi atau konvensi. Contohnya konstitusi negara Inggris hanya berupa kumpulan dokumen piagam atau pernyataan

3.    Sifat dan fungsi konstitusi negara

Sifat pokok konstitusi negara adalah flexible (luwes), dan juga Rigid (kaku). Konstitusi dikatakan flexible (luwes) apabila  konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Seperi konstitusi Inggris dan Selandia  Baru. Konstitusi dikatakan Rigid atau kaku apabila  konstitusi itu sulit diubah kapanpun kecuali melalui amandemen

Fungsi pokok konstitusi negara adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintahan  negara sedemikian rupa agar penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara terlindungi atau terjamin. Gagasan ini selanjutnya dinamakan konstitusionalisme.

4.   Kedudukan konstitusi

Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan-undangan, karena setiap perundangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya dan apabila ada peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar harus dicabut. Undang-Undang Dasar juga dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan perundangan yang ada di bawahnya.

UUD yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai fundamental law (hukum dasar).

Sebagai hukum dasar yang tertulis, konstitusi mengatur tiga masalah pokok :

1.  Jaminan terhadap hak azasi manusia
2.  Ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
3.  Adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga   bersifat mendasar

5.  Pembentukan dan Perubahan Konstitusi

Pembentukan Konstitusi

1.   Cara Pemberian (Grants)

Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan cara pemberian terdapat pada negara-negara yang berbentuk kerajaan. Negara Monarchi yang mula-mula bersifat mutlak lambat laun sebagai akibat timbulnya faham demokrasi berubah sifatnya menjadi negara Monarchi yang Konstitusional

Raja-Raja negara-negara Monarchi membagi-bagikan Undang-Undang Dasar kepada rakyatnya dan Raja berjanji akan melaksanakan kekuasaannya dalam batas-batas seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang dibagi-bagikan itu disebut Undang-Undang Dasar Oktroi seperti Kerajaan Jepang. Kerajaan mau membatasi diri dalam menjalankan kekuasaannya dengan membagi-bagikan Undang-Undang Dasar karena adanya desakan yang hebat dari rakyat agar raja atau penguasa tidak bertindak anarchisme atau sewenang-wenang

2.   Cara Pembuatan dengan Sengaja (Deliberate Creation)

Dalam hal ini pembuatan suatu Undang-unang Dasar dilakukan setelah  negara baru didirikan. Negara Amerika Serikat merupakan  negara pertama membuat Undang-Undang Dasar atau Konstitusi sebagai Hukum dasar tertulis yang disahkan pada tanggal 17 September 1787 oleh sidang Konstituante. Indonesia termasuk dalam cara pembutan dengan sengaja. Di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945  dalam sidangnya 18 Agustus 1945.

3.   Cara Revolusi (Revolution)

Salah satu cara untuk menggulingkan suatu pemerintahan negara yang tidak disenangi rakyatnya dengan jalan perebutan kekuasaan (Coup d’Etat). Pemerintah baru yang lahir akibat revolusi lalu membuat UUD yang diusahakan mendapat persetujuan rakyatnya. Seperti Prancis tahun 1791, Spanyol tahun 1932

4.   Cara Evolusi (Evolution)

Perubahan-perubahan secara berangsur-angsur dapat menimbulkan Undang-Undang Dasar,      dan  secara otomatis Undang-Undang Dasar lama tidak berlaku lagi, hal ini bisa terjadi karena adanya perubahan bentuk pemerintahan atau bentuk negara. (seperti di Indonesia UUD 1945 berubah ke Konstitusi RIS 1949 ke UUD Sementara 1950 ke UUD 1945)

Pengubahan Konstitusi

Pengubahan Konstitusi ada beberapa cara yaitu :

1.   Cara Refrendum

pengubahan suatu Undang-Undang Dasar harus mendapat persetujuan langsung dari rakyat. Kalau mendapat persetujuan rakyat maka Undang-Undang Dasar boleh diubah, jika tidak Undang-Undang Dasar tidak boleh diubah (pernah ada pada jaman orde baru dengan UU. No. 5 tahun 1985 tentang refrendum)

2.   Cara Pembentukan Badan khusus

Badan ini khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas membuat atau mengubah Undang Undang Dasar ( badan ini pernah ada di Indonesia dengan nama Konstituante yang bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar yang difinitif untuk mengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tetapi gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga badan ini dibubarkan dengan dekrit presiden 5 Juli 1959. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 badan yang bertugas untuk mengubah     Undang-Undang Dasar adalah MPR terdapat dalam pasal 3 (1) dan pasal 37 UUD 1945)

1. Hubungan dasar negara dan konstitusi

1.    Dasar negara dan Pembukaan UUD 1945

Hubungan dasar negara dengan Pembukaan UUD 1945 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Falsapah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan uraian terperinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945
2. Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara teratur (sistimatis) dan bertingkat (hierarkis). Sila yang satu menjiwai dan meliputi sila yang lain secara bertingkat
3. Jiwa Pancasila yang abstrak, setelah tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
4. Kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus bersumber dan berdasarkan Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945

2. Dasar negara dan pasal-pasal UUD 1945

Hubungan Pancasila dalam kaitannya dengan pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berhubungan erat dengan pasal 29 (1, 2) UUD 1945
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab berhubungan erat dengan pasal 27, 28, 28 A-28 J, 29, 30, 31, 32, 33, 34 UUD 1945
3. Sila Persatuan Indonesia berhubungan erat dengan pasal 1 (1), 32, 35, 36 UUD 1945
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berhubungan erat dengan pasal 1 (2), 2, 3, 22 E, 28, 37 UUD 1945
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhungan erat dengan pasal 23,  27 (2), 31, 33, 34 UUD 1945